Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar rapat penggabungan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Cirebon, Jumat (27/2/2026). Agenda ini merupakan bagian dari ekspos kajian penggabungan BPR sebagai tindak lanjut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Cirebon Imron Rosyadi, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon H. Hendra Nirmala, serta jajaran perangkat daerah bidang perekonomian dan pembangunan, bagian hukum Setda, perwakilan OJK, dan tim efektif penggabungan BPR.

Dalam forum tersebut, Tim Kajian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Cirebon (FEB UMC), yakni Dr. Ali Jufri dan Puspa Dewi Yulianti, turut hadir memberikan pandangan akademik serta analisis strategis terkait rencana merger BPR di Kabupaten Cirebon.

Bupati Cirebon dalam sambutannya menegaskan bahwa penggabungan BPR merupakan langkah strategis untuk memperkuat struktur perbankan daerah. Konsolidasi ini, menurutnya, tidak hanya ditujukan untuk memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga untuk meningkatkan permodalan, efisiensi operasional, serta kualitas layanan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon menambahkan bahwa proses penggabungan harus dilakukan secara cermat dan terukur, dengan tetap mengedepankan transparansi, kepatuhan regulasi, serta perlindungan terhadap kepentingan nasabah sebagai prioritas utama.

Dalam pemaparannya, Dr. Ali Jufri menekankan pentingnya integrasi sistem manajemen, penguatan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ia menyampaikan bahwa merger yang dirancang secara matang akan meningkatkan daya saing dan keberlanjutan BPR ke depan.

Sementara itu, Puspa Dewi Yulianti menyoroti aspek manajemen perubahan dalam proses konsolidasi. Ia menegaskan bahwa keberhasilan merger sangat ditentukan oleh harmonisasi budaya organisasi, komunikasi internal yang efektif, serta kesiapan sistem dan teknologi operasional.

Rapat tersebut juga menjadi forum dialog untuk menampung berbagai masukan dari pemangku kepentingan. Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap proses penggabungan BPR dapat memperkuat stabilitas sektor keuangan daerah sekaligus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.