Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC), Arif Nurudin, M.T., menegaskan bahwa reformasi birokrasi dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan faktor penting dalam mendukung pembangunan nasional sekaligus meningkatkan daya saing bangsa. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Simposium Nasional Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM) yang mengusung tema “Governance Covid-19 Transition dalam Pengelolaan Pemerintahan di Masa New Normal” di Aula Masjid Raya UMC pada 22 Desember 2021.

Menurut Arif, birokrasi yang efektif, transparan, dan adaptif akan mampu mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan. Semakin baik kualitas tata kelola pemerintahan, semakin besar pula kontribusinya terhadap percepatan pertumbuhan dan kemajuan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Arif menyampaikan apresiasi kepada para narasumber dan tamu undangan yang hadir, di antaranya Kepala Pusat Pelatihan Pegawai ASN, perwakilan AIPPTM, anggota DPR RI, serta akademisi yang turut berbagi gagasan mengenai penguatan tata kelola pemerintahan di era pascapandemi.

Ia juga menilai pandemi COVID-19 membawa perubahan besar terhadap sistem kerja di berbagai sektor, termasuk pemerintahan dan perguruan tinggi. Penerapan kerja dari rumah (work from home) mendorong percepatan transformasi digital, sekaligus mengubah budaya kerja aparatur sipil negara maupun tenaga profesional menjadi lebih fleksibel, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi digital, dan konsep Internet of Things kini menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Kondisi tersebut mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai fondasi birokrasi yang lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Arif menambahkan bahwa era new normal turut mendorong penerapan Flexible Working Arrangement (FWA) atau pola kerja yang lebih fleksibel. Pemanfaatan rapat virtual dan telekonferensi telah menjadi praktik umum yang mampu menghemat waktu, biaya operasional, serta meningkatkan efektivitas koordinasi tanpa dibatasi ruang dan lokasi.

Ia meyakini bahwa efisiensi yang dihasilkan dari transformasi digital dapat memberikan ruang bagi pemerintah maupun institusi untuk mengalokasikan anggaran secara lebih tepat sasaran kepada program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Menutup sambutannya, Arif mengajak seluruh peserta simposium untuk menjadikan momentum akhir tahun sebagai kesempatan memperkuat optimisme dan semangat menghadapi tantangan pada tahun berikutnya. Ia berharap sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan dapat terus diperkuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional, dan berdaya saing.